Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar bergerak cepat menertibkan serta mencegah aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di daerah masing-masing. Ia menilai penanganan tambang ilegal tak bisa ditunda karena dampaknya meluas, mulai dari kerusakan lingkungan, ancaman keselamatan warga, hingga berpengaruh terhadap stabilitas daerah.
Mahyeldi menekankan, penanganan PETI perlu dilakukan secara terpadu melalui sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut dia, langkah bersama dibutuhkan agar penertiban berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Kita menyadari bahwa persoalan PETI tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Kendati demikian, aspek lingkungan dan keselamatan juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bijak, terukur, dan memberikan solusi,” ujar Mahyeldi di Padang, Minggu (26/4/2026).
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyiapkan skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.
“Melalui skema IPR, kita ingin memastikan aktivitas pertambangan masyarakat berjalan secara legal, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan,” kata Mahyeldi.
Ia juga meminta seluruh pelaku PETI segera menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Menurut Mahyeldi, penambangan tanpa prosedur yang benar bukan hanya merusak lingkungan secara luas dan berpotensi permanen, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa.
“Penambangan tanpa prosedur yang benar juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan daerah,” tegasnya.
Mahyeldi berharap, transisi menuju skema IPR dapat menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan IPR, kata dia, masyarakat tetap bisa menambang secara legal, aman, dan berkelanjutan.
Terkait penanganan hukum, Mahyeldi menegaskan proses penegakan hukum atas kasus PETI harus berjalan adil dan tetap memberi perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung di lapangan.
Ia juga meminta Kepolisian Daerah Sumatera Barat bersama aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas seluruh kasus terkait PETI agar kepastian hukum terwujud dan pelaku mendapat efek jera.
