Padang – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memberikan penghargaan kepada Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Penghargaan ini diserahkan dalam acara peresmian Posbankum se-Sumatera Barat, Senin (30/03/2026), di Auditorium Gubernur Sumbar.
Zulmaeta menyatakan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait Posbankum.
“Kita siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Hukum dan Bapak Gubernur,” tegas Zulmaeta.
Ia menekankan bahwa Posbankum harus menjadi solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar program formalitas.
“Kami akan memastikan layanan ini aktif, mudah diakses, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Zulmaeta juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fungsi Posbankum di daerah.
Sinergi dengan unsur adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta perangkat kelurahan akan diperkuat.
“Edukasi hukum itu penting,” kata Zulmaeta, menekankan perlunya pemahaman hukum bagi masyarakat agar terhindar dari masalah hukum.
Pemerintah Kota Payakumbuh juga berkomitmen mendukung program nasional ini melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi layanan hukum.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut pembentukan Posbankum sebagai langkah strategis dalam memperluas akses keadilan.
“Posbankum ini tidak hanya memperkuat penyelesaian sengketa nonlitigasi, tetapi juga menghidupkan nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai Posbankum sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi masyarakat.
“Pos Bantuan Hukum menjadi sarana penting agar hukum tidak hanya berpihak kepada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah,” pungkasnya.
