Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman memperkuat komitmen pemberian layanan kesehatan gratis dengan melakukan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU/BP) untuk triwulan II tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya memastikan bantuan kesehatan tersalurkan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.
Proses pemutakhiran data tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di Balairung rumah dinas wali kota. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Dinas Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman Riko Hariono Saputra, serta para pimpinan puskesmas, lurah, dan kepala desa se-Kota Pariaman.
Dalam arahannya, Yota Balad menekankan bahwa validasi data merupakan instrumen krusial dalam menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan di daerahnya. Kebijakan ini sekaligus menjadi implementasi dari program unggulan keenam pasangan Yota Balad-Mulyadi yang memprioritaskan akses kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat.
“Mewujudkan UHC melalui jaminan dan pelayanan kesehatan telah menjadi komitmen kami. Hal ini sejalan dengan misi pertama pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas SDM,” ujar Yota Balad.
Yota menambahkan, penguatan jaminan kesehatan menjadi prioritas utama dalam visi-misi pemerintah kota periode 2025-2030. Fokus kebijakan tersebut diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
Pada kesempatan yang sama, Yota juga memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas perolehan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Madya dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Pemkot Pariaman dalam memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh warganya.
