Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait sulitnya akses pendidikan menengah atas, khususnya SMA. Wali Kota Hendri Arnis menerima audiensi dari sejumlah wali murid yang anak-anaknya belum diterima di sekolah negeri melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa (8/7/2025), dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Allex Saputra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasrul, serta perwakilan wali murid dan tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Hendri mendengarkan secara langsung aspirasi para orang tua yang merasa kecewa karena anak-anak mereka tidak dapat diterima di sekolah negeri di Padang Panjang, meskipun memiliki nilai akademik yang tinggi dan prestasi yang membanggakan.
Salah seorang wali murid, Kheri Juska, mengungkapkan, “Anak-anak kami ini adalah putra-putri daerah, lahir dan besar di Padang Panjang. Tapi sekarang malah tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri di kotanya sendiri. Ini menyakitkan.”
Kheri juga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakadilan yang dirasakannya, di mana anak-anak dari luar daerah dinilai lebih banyak diterima dibandingkan dengan putra daerah. “Anak kami, putra dan putri daerah, tidak mendapatkan sekolah di Padang Panjang. Padahal kalau berbicara nilai, nilai anak kami tinggi, prestasi juga ada. Tapi kenapa tidak diterima,” ujarnya. Ia berharap pemerintah dapat memperjuangkan keadilan bagi masyarakat lokal. “Kami ingin anak-anak kami bisa merasakan pendidikan di kota sendiri. Jangan sampai hanya anak-anak dari luar saja yang mendapatkan fasilitas pendidikan di Padang Panjang,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Hendri menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib pendidikan anak-anak Padang Panjang. Ia berencana untuk mengirimkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, meminta penambahan rombongan belajar (rombel) khususnya di SMA N 1 dan SMA N 2, dua sekolah favorit yang sering menjadi incaran saat PPDB. “Kami tidak tinggal diam. Saya akan bersurat ke Disdik Sumbar dan meminta agar diteruskan ke Kementerian Pendidikan. Kita butuh tambahan rombel, dan kita juga ingin ada afirmasi untuk anak-anak daerah,” tegasnya.
Hendri juga menyoroti keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan SMA yang kini berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi. Meskipun demikian, ia langsung menghubungi Gubernur Sumbar melalui sambungan telepon, memohon agar permintaan penambahan rombel segera ditindaklanjuti.
Selain langkah jangka pendek, Hendri juga telah menyiapkan solusi jangka panjang, yaitu pembangunan SMAN 4 Padang Panjang sebagai sekolah baru yang diharapkan dapat menjawab lonjakan kebutuhan pendidikan dan mengakomodasi lebih banyak siswa, terutama dari kalangan putra-putri daerah. “Kita tidak hanya memikirkan solusi hari ini. Kita juga akan bangun SMAN 4 agar di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi anak-anak kita yang tersingkir dari kotanya sendiri,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Hendri menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam urusan fundamental seperti pendidikan. “Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Dan saya akan pastikan, anak-anak Padang Panjang tidak kehilangan hak itu hanya karena sistem yang belum berpihak,” pungkasnya.
