Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, menyusul maraknya berbagai modus penyalahgunaan yang ditemukan di Sumatera Barat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dukungan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian BBM Subsidi yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Rakor tersebut mengungkap sejumlah modus penyimpangan yang menjadi temuan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Di antaranya penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang memakai beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Fadly menekankan bahwa pengawasan yang ketat membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penguatan pengawasan menjadi semakin mendesak karena antrean panjang di SPBU sempat mengganggu aktivitas warga dan roda perekonomian daerah.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Mahyeldi dalam arahannya menegaskan bahwa subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan agar berbagai bentuk penyimpangan bisa dicegah sejak awal.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Dari sisi pengawasan nasional, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Sumbar yang dinilai berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan. Ia menyebut BPH Migas kini mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code, untuk mempersempit ruang penyalahgunaan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar berada dalam kondisi aman. Ia menyebut antrean di sebagian besar SPBU mulai menurun setelah operasi lapangan dan pengawasan diperketat.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri.
