Jakarta – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera menerbitkan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil menyusul keberhasilan Ranah Minang dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat nasional.
Dukungan tersebut mengemuka setelah Sumatera Barat memborong sejumlah penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Jakarta, Senin (6/7/2026). Skema Sukuk ini diproyeksikan menjadi modal strategis daerah untuk memacu pembangunan tanpa harus bergantung pada pendanaan konvensional.
Dalam ajang prestisius tersebut, Sumatera Barat sukses menempati peringkat kedua nasional untuk kategori Rencana Aksi Daerah. Selain itu, provinsi ini juga mengamankan posisi keempat dalam kategori Inklusi Keuangan Syariah dan peringkat kelima untuk kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut capaian ini sebagai bukti konsistensi daerah dalam mengimplementasikan prinsip syariah. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah titik akhir, melainkan pemacu untuk terus memperluas jangkauan ekonomi syariah ke berbagai lini.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor,” ujar Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah sangat selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai tersebut diyakini menjadi fondasi kokoh untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menyatakan bahwa prestasi ini menjadikan Sumatera Barat sebagai tolok ukur nasional dalam penguatan ekonomi halal. Pihaknya berharap keberhasilan ini mampu memicu inovasi daerah lain dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif.
KNEKS optimistis, langkah Sumatera Barat akan menjadi katalisator bagi lahirnya model pembangunan ekonomi syariah yang berdampak luas di Indonesia. Prestasi ini sekaligus mengukuhkan posisi provinsi tersebut sebagai pelopor kebijakan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
