Padang – Serangkaian bencana alam yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 menjadi momentum untuk evaluasi tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah dan pusat didesak untuk segera menerapkan manajemen risiko yang ketat guna mencegah terulangnya tragedi serupa.
Pulau Sumatera, dengan karakteristik geografisnya yang unik, rentan terhadap berbagai ancaman bencana. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung berapi menjadi momok yang terus menghantui masyarakat.
Salah satu penyebab utama bencana di Sumatera adalah kerusakan hutan. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit memperparah kondisi daerah aliran sungai (DAS).
“Tiap batang sawit perlu air 13 liter per hari. Anak-anak sungai di Sumatera rapuh sudah,” tulis Khairul Jasmi, seorang wartawan senior, dalam catatan refleksinya.
Untuk meminimalisir dampak bencana, Jasmi menekankan pentingnya pemasangan alat deteksi dini di hulu sungai. Langkah antisipasi ini dinilai krusial untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
Selain itu, Jasmi menyoroti hilangnya alat deteksi tsunami di laut dan alat deteksi letusan Gunung Marapi akibat dicuri. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku pencurian.
Di wilayah perkampungan dan perkotaan yang rawan tsunami dan banjir, Jasmi menyarankan pemasangan sirine peringatan dini yang dapat menjangkau seluruh wilayah. Pemerintah juga perlu menyiapkan jalur evakuasi dan shelter yang memadai.
Jasmi juga menyinggung soal anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai masih relatif kecil. Ia berharap, ke depan, BNPB menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran negara.
“BNPB dan BPBD, sangat mendesak diberi anggaran besar bukan untuk rapat, namun untuk mendeteksi daerah aliran sungai berbahaya dari hulu,” tegasnya.
Jasmi juga mengkritik kinerja Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam melakukan normalisasi sungai di kawasan rawan bencana.
“Gubernur, jangan ‘akan ke akan saja,’ tapi tak satu juga yang dikerjakan,” sindirnya.
Sebagai wilayah cincin api, Indonesia setidaknya mengalami 4.000 kali bencana setiap tahunnya, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang komprehensif dari seluruh elemen bangsa.
