Pesisir Selatan – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan bantuan bibit dan penguatan pengelolaan gambir di Sumatera Barat. Ia menilai komoditas ini tidak cukup hanya didorong dari sisi budidaya, tetapi juga harus diperkuat pada tahap pengelolaan hingga pemasaran.
Rahmat mengatakan hilirisasi gambir menjadi fokus utama agar petani memperoleh nilai tambah dari hasil panen mereka. “Kita ingin menyukseskan hilirisasi gambir. Kita perjuangkan bantuan bibit gambir, pendataan kelompok tani, serta pemanfaatan lahan yang masih siap tanam,” ujarnya saat menyerap aspirasi masyarakat dan kelompok tani di Kampung Sei Nipah, Kecamatan IV Jurai, Minggu (3/5/2026).
Ia menambahkan, masih banyak potensi lahan gambir di Pesisir Selatan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, menurut dia, dukungan bibit dan pendampingan menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas petani.
Selain mendorong perluasan budidaya, Rahmat juga menyoroti perlunya pembenahan sistem pengelolaan gambir agar komoditas tersebut memiliki nilai tambah lebih besar. Ia menyebut pihaknya telah melibatkan kementerian terkait untuk membahas skema pengelolaan yang lebih terintegrasi.
“Terkait pengelolaan gambir, kita sudah membawa menteri. Sekarang prosesnya sedang dibahas, termasuk sistemnya bersama BTPN,” katanya.
Rahmat menilai hilirisasi menjadi kunci agar petani tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah semata. Dengan adanya pengolahan lanjutan, petani diharapkan dapat meraih keuntungan yang lebih baik dari produk gambir.
“Kita akan selalu memastikan aspirasi petani akan terus diperjuangkan di tingkat pusat agar program bantuan dan pengembangan gambir dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Sikap itu sejalan dengan dorongan Rahmat sebelumnya untuk mempercepat hilirisasi gambir di Sumbar. Dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda Sumbar bersama Menteri Pertanian pada September 2025, ia menilai provinsi tersebut memegang peran penting karena menyumbang sekitar 80 persen ekspor gambir dunia.
Namun, kata Rahmat, sebagian besar gambir dari daerah itu masih dijual dalam bentuk bahan mentah. “Kalau ada pabrik pengolahan, petani bisa memperoleh harga yang lebih baik,” ucapnya saat rapat tersebut.
Ia menegaskan, pembangunan industri pengolahan akan membuat nilai tambah gambir tetap berada di daerah dan langsung dirasakan petani serta masyarakat Sumbar. Karena itu, ia menilai program hilirisasi perlu dijalankan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
“Ini tidak bisa jalan sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama supaya rencana ini cepat terealisasi,” katanya.
