Padang – Ketua Komisi VI DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, meminta pemerintah daerah mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama jalan rusak, dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan yang tersedia.
Menurut Doni, selama ini pembiayaan perbaikan infrastruktur masih banyak bertumpu pada Program R3P yang difokuskan untuk penanganan pascabencana.
“R3P ini memang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana, sebagai upaya pemulihan dan pembangunan kembali secara terstruktur,” ujarnya, Minggu (3/5/2026) di Padang.
Meski begitu, Doni menilai persoalan jalan rusak di Sumatera Barat tidak semata-mata muncul akibat bencana. Ia menyebut, kerusakan jalan sudah ada jauh sebelum bencana melanda daerah itu.
Berdasarkan data sebelumnya, kondisi jalan di Sumbar terdiri dari 59,6 persen dalam kondisi baik, 10,9 persen sedang, 7,5 persen rusak ringan, dan 22 persen rusak berat.
“Artinya, sebelum bencana pun kita sudah menghadapi persoalan infrastruktur. Jadi ini bukan semata dampak bencana, tapi memang ada pekerjaan rumah yang belum tuntas,” kata Doni, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar.
Doni mengakui masih banyak jalan dan infrastruktur lain yang rusak namun belum tertangani optimal. Ia menilai keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama.
“Di luar bencana, banyak jalan dalam kondisi rusak. Ini yang jadi tantangan, karena tidak semuanya bisa tercover dalam skema R3P,” ujarnya.
“Perbaikan jalan membutuhkan biaya besar. Sementara anggaran daerah terbatas, sehingga harus ada prioritas,” lanjutnya.
Sebagai langkah lain, Doni mendorong pemerintah daerah memaksimalkan program Inpres Jalan Daerah dari pemerintah pusat.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih aktif memanfaatkan dan mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah,” tegasnya.
Ia menilai program itu bisa menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jalan di daerah.
“Program ini sangat penting karena dapat membantu daerah dalam percepatan perbaikan infrastruktur, terutama dengan dukungan dari pusat,” katanya.
Doni juga berharap pemerintah daerah lebih siap dalam menyusun perencanaan dan mengajukan program agar kesempatan pendanaan dari pusat tidak terlewat.
“Kuncinya ada pada kesiapan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun pengajuan. Kalau itu optimal, perbaikan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat membuat perbaikan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
