Bukittinggi – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di daerah itu bertransformasi menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang lebih proaktif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Arry saat membuka Rapat Koordinasi UKPBJ se-Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/4/2026). Ia menegaskan pengadaan barang dan jasa kini tidak lagi sebatas urusan administratif, melainkan sudah menjadi instrumen strategis pembangunan daerah yang memengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” katanya.
Arry menjelaskan, kebijakan pengadaan saat ini menuntut belanja pemerintah yang lebih efisien, adaptif, dan menghasilkan value for money. Karena itu, kata dia, peran UKPBJ harus semakin kuat untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan efektif.
Ia juga menyebut tantangan pengadaan kini semakin kompleks. Keberhasilan, menurut Arry, tidak cukup diukur dari ketepatan waktu lelang, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, dan nilai tambah yang dihasilkan.
“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Arry menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak 2024. Arry sekaligus mendorong kabupaten dan kota agar segera menyusul, sehingga standar kualitas pengadaan dapat merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, dia menginstruksikan seluruh UKPBJ menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, dan memaksimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar, Cerry, mengatakan rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh dalam memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi pemerintah.
“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” katanya.
Pada kesempatan itu, Arry juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.
Rakor tersebut diharapkan memperkuat integritas dan menjadikan pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sehingga sistem pengadaan di Sumbar semakin profesional, transparan, dan memberi dampak luas bagi masyarakat.
