Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana melalui kerja sama lintas sektor. Langkah ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (21/04/2026).
Arry mengatakan, karakter bencana yang kerap terjadi di Sumbar menuntut penanganan yang terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu berada dalam satu pola kerja yang terkoordinasi.
Ia juga menyinggung kembali bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang dinilainya menjadi pelajaran penting. Menurut dia, peristiwa itu menimbulkan dampak besar, mulai dari korban jiwa, pengungsian, hingga kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
“Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan, baik korban jiwa, pengungsian, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu masyarakat harus mengungsi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi multipihak yang tersusun rapi, sistematis, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong penerapan pendekatan klaster dalam penanggulangan bencana sesuai amanat BNPB. Pendekatan ini dinilai dapat memperkuat koordinasi antar pihak pada fase pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Meski begitu, Arry mengakui penerapan pendekatan klaster di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya fungsi klaster yang belum optimal, pembagian peran yang belum jelas, serta koordinasi terpadu yang belum sepenuhnya terbentuk.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat pemahaman bersama, membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid, serta menyusun rencana aksi yang benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Arry juga menekankan peran pemerintah provinsi dalam mengoordinasikan sinergi antarpihak agar setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana berjalan efektif serta tepat sasaran.
Ia menyambut baik inisiatif kolaboratif dalam forum tersebut, termasuk keterlibatan Sumbar Pulih bersama Yayasan Plan International Indonesia. Menurut dia, sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi kunci untuk membangun ketangguhan daerah.
Arry berharap forum ini menghasilkan struktur koordinasi klaster yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta rencana aksi yang terarah dan berkelanjutan.
“Lebih dari itu, kita berharap pendekatan klaster ini benar-benar menjadi bagian integral dalam sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat,” katanya.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Sumbar beserta jajaran, pimpinan Yayasan Plan International Indonesia, pimpinan Platform Sumbar Pulih, BPBD kabupaten/kota, unsur OPD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, serta narasumber dan fasilitator.
