Palembang – Komisi IV DPR RI menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Punti Kayu.
Hal ini mengemuka saat kunjungan kerja spesifik komisi tersebut pada Jumat (18/7/2025), yang bertujuan meninjau langsung kondisi lapangan dan mendengarkan paparan dari pengelola terkait strategi konservasi dan pengembangan wisata.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan.
“Pengelolaan kawasan seperti Punti Kayu tidak boleh hanya dibebankan pada satu pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan skema pengelolaan yang kuat dan berkelanjutan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV DPR RI menyusuri jalur hutan kota, mengamati flora dan fauna endemik, serta mencermati pemanfaatan ruang untuk kebutuhan wisata alam.
Rahmat menilai pengelolaan TWA Punti Kayu telah menunjukkan komitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati.
Namun, ia mengakui adanya tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan infrastruktur wisata ramah lingkungan.
“Penting bagi pemerintah untuk hadir melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup,” katanya.
Dia mendorong kolaborasi dengan akademisi dan komunitas agar kawasan ini bisa berkembang sebagai pusat pembelajaran lingkungan.
Dalam diskusi bersama pengelola dan mitra konservasi, terungkap bahwa TWA Punti Kayu menghadapi tantangan dalam hal regenerasi pohon, kapasitas SDM, serta masih terbatasnya program edukasi untuk pengunjung.
Rahmat menilai kondisi ini harus segera direspon dengan kebijakan yang berpihak pada konservasi jangka panjang.
Rahmat juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang yang memperjelas arah pengelolaan kawasan, terutama dalam memadukan fungsi ekologis, edukatif, dan ekonomi secara harmonis.
“Kita harap ada peta jalan (road map) yang konkret dan bisa dilaksanakan,” tuturnya.
Komisi IV DPR RI menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, termasuk dorongan peningkatan kualitas fasilitas publik, penambahan kegiatan edukatif berbasis lingkungan, serta peningkatan peran serta masyarakat sekitar dalam aktivitas konservasi.
Rahmat berharap hasil kunjungan ini tidak hanya menjadi dokumentasi formal, tetapi mampu menjadi dasar perbaikan nyata.
“Kita ingin pemerintah pusat dan daerah betul-betul hadir. Ini bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya.
Rahmat menyampaikan TWA Punti Kayu memiliki peran strategis bukan hanya bagi masyarakat Palembang, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menjaga tutupan hutan kota.
Dia ingin kawasan ini bisa menjadi contoh nasional bagaimana konservasi dan ekonomi bisa berjalan beriringan.
“Keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan adalah kunci,” tegasnya.
“Kalau hanya konservasi tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya, akan sulit bertahan. Sebaliknya, kalau hanya fokus pada wisata tanpa regulasi, fungsi ekologisnya bisa rusak,” tutupnya.
