Jakarta – Rahmat Saleh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Sumatera Barat, kini mengemban tugas baru di Komisi IV DPR RI. Perpindahan dari Komisi II ini diumumkan di tengah masa sidang.
Perpindahan ini menandai fokus baru bagi Rahmat setelah sebelumnya berkonsentrasi pada isu tenaga honorer dan reformasi birokrasi. Ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari rotasi internal fraksi. “Selama ini kita sudah berjuang di Komisi II untuk isu-isu strategis, terutama terkait nasib tenaga honorer,” ujarnya.
Rahmat menjelaskan bahwa fokusnya kini adalah membantu pemerintah dalam membenahi sektor pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kedaulatan petani dan nelayan. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, kelautan, dan lingkungan hidup.
Meskipun berpindah komisi, Rahmat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tenaga honorer. “Kita sudah mendorong dan mengawal dengan ketat agar pemerintah serius menyelesaikan status para honorer,” katanya. Ia menambahkan bahwa pengawasan akan terus dilakukan dari sisi legislasi maupun penganggaran.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I, yang meliputi wilayah agraris seperti Tanah Datar, Agam, dan Limapuluh Kota, Rahmat menyadari besarnya tantangan yang ada. Ia meyakini bahwa potensi Sumatera Barat di sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui perannya di Komisi IV.
Rahmat menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pangan yang memerlukan solusi serius, termasuk masalah pupuk subsidi, tata kelola rantai pasok hasil tani, ketimpangan akses lahan, dan ketergantungan pada bahan pangan impor. “Isu ketahanan pangan bukan semata tentang stok beras atau ketersediaan sembako. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan. Rahmat berjanji akan mengawal program-program kementerian teknis agar anggaran yang dikucurkan tepat sasaran. “Kita ingin pastikan bahwa anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk sektor pertanian dan pangan itu benar-benar sampai ke petani kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat menekankan pentingnya penguatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar lebih efektif dalam koordinasi kebijakan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, Bapanas harus memiliki kewenangan yang memadai agar tidak hanya menjadi lembaga formalitas. “Di Komisi IV nanti, saya akan mendorong penguatan kelembagaan Bapanas, termasuk integrasi data dan perencanaan lintas sektor,” ungkapnya.
Rahmat menyimpulkan bahwa perpindahan komisi ini bukan berarti meninggalkan perjuangan sebelumnya, melainkan memperluas area pengabdiannya. “Selama masih dipercaya oleh rakyat, saya akan terus bekerja di manapun ditempatkan,” pungkasnya. Ia menambahkan, “Kini saatnya kita fokus pada persoalan perut rakyat: pangan, petani, dan ketersediaan sumber daya alam yang adil untuk semua.”
