Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai melirik skema creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai solusi atas tantangan fiskal yang dinamis. Instrumen seperti sukuk dan obligasi daerah kini disiapkan untuk mendanai berbagai proyek strategis tanpa harus membebani masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa pihaknya harus mencari terobosan pendanaan di luar APBD agar roda pembangunan tetap berputar. Langkah ini bahkan telah menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Pemprov Sumbar untuk mendalami praktik pembiayaan tersebut di Jepang.
“Kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan. Sukuk menjadi salah satu instrumen kunci agar roda pembangunan tidak terhenti,” ujar Mahyeldi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Selain inovasi pembiayaan, Pemprov Sumbar juga menargetkan optimalisasi aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahyeldi mengakui bahwa selama ini pemanfaatan aset pemerintah belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pendataan dan penataan ulang agar lebih produktif.
“Berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius. Aset pemerintah harus dikelola dengan lebih tertib dan produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur juga menyoroti potensi besar dari remitansi perantau Minangkabau yang angkanya mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun. Ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat nagari agar dana perantau tersebut dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Dalam rapat paripurna yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan legislatif dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Seluruh masukan fraksi-fraksi di DPRD akan dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
