Pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap pemberlakuan kebijakan pembelian BBM non tunai pada sejumlah SPBU di Kota Padang.
Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat pun menggelar Rapat Koordinasi Penerapan Jalur non Tunai Pada SPBU di Kantor BI Sumbar, Jalan Sudirman Padang, Rabu (21/11/2018).
Rapat itu melibatkan Pemerintah Kota Padang, Pertamina, Ombudsman Sumbar dan YLKI Sumbar. Namun, sangat disayangkan pihak Pertamina tidak hadir pada rapat tersebut.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahyono menyebutkan, nantinya akan ada standarisasi untuk SPBU yang menyediakan pembelian premium non tunai.
“Seperti jumlah jalur, pompa yang disediakan di SPBU, dan bagaimana pelayanan SPBU itu sendiri,” ujar Endy saat konferensi pers pasca rapat tersebut.
Endy mengatakan, standarisasi itu harus melibatkan semua pihak, seperti dari PT Pertamina, Pemerintah Kota Padang, dan pemilik SPBU.
Selain itu, kata Endy, perbaikan-perbaikan yang disepakati dalam rapat koordinasi, di antaranya, poses pembayaran ketika saat pengisian akan memakai mesin tap seperti parkir. Jadi, pembeli sudah menentukan jumlah pembelian terlebih dahulu.
“Tentunya, SPBU harus bisa menerima kartu kredit atau debit dari semua bank nantinya. Serta akan ada petugas bank yang standby di SPBU untuk menyediakan uang elektronik,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Walikota Padang yang diwakili, Kabag Perekonomian Setda Kota Padang, Edi Dharma mengatakan, pihak Pemko Padang sebenarnya sangat mendukung pelaksanaan pembelian premium non tunai.
Namun, dengan catatan ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat sebelum aturan diberlakukan. Serta informasi yang cukup di SPBU itu sendiri.
“Yang paling penting itu sosialisasi kepada masyarakat. Jangan pelaksanaannya terkesan terkejut,” ungkap Edi yang hadir dikesempatan itu bersama Kabag Humas Setda Kota Padang, Imral Fauzi dan perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Padang.
Lebih lanjut dikatakan, Walikota Padang sudah melakukan pembahasan dengan manajer Pertamina. Dan pihak Pemko menyampaikan beberapa poin dalam pertemuan tersebut.
“Yang pertama itu tata cara pembayaran, sekarang ini kan pembayarannya pakai E-PC. Yang kami harapkan itu juga bisa menggunakan E-Tap atau membolehkan cara pembayaran tunai dan non tunai untuk sementara waktu,” sebut Edi.
Apalagi, kata Edi, ada beberapa SPBU yang mengatakan wajib memakai non tunai.
“Ini yang tidak boleh, seharusnya ada masa sosialisasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Ditambahkannya, penggunaan kartu non tunai sebenarnya sangat efektif jika sudah tersosialisasi dengan baik. Namun, dengan kondisi saat ini perlu ada tahapan, apalagi dengan mempertimbangkan Kota Padang sebagai kota tujuan MICE, yang akan dikunjungi dengan banyak agenda.
Artinya wisatawan tidak saja dari kabupaten/kota di Sumbar saja, namun juga regional sumatera, seperti Jambi, Pekanbaru, Bengkulu dan Sumatera Utara bagian selatan yang juga harus diakomodir dengan baik.
Selanjutnya, terkait pendistribusian premium yang hanya menggunakan satu pompa. Tentunya ini akan menambah kemacetan dan antrean yang sangat panjang.
“Saya berharap ada pengawasan dari SPBU untuk mengatur jalur pembelian masing-masing jenis bahan bakar. Sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Dan diharapkan pihak Pertamina dapat memonitor jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, untuk memberi teguran dan peringatan sesuai kewenangannya,” ungkap Edi.
Senada dengan itu, Kepala Ombudsman perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, pembelian premium non tunai harus melakukan sosialisasi yang lebih intens ke semua pihak.
“Kebijakan ini awalnya minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang terkejut,” ujarnya.
Selain itu, kata Adel, pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan terkait kemacetan yang banyak di setiap SPBU apabila premium datang.
“Tentu saya setuju dengan Walikota Padang yang mengatakan kemacetan karena antrean premium mengganggu kenyamanan kotanya,” katanya.
Sementara itu, Ketua YLKI Sumbar, Danil Aswad mengatakan, keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan. Termasuk ketersedian BBM premium bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang.
“Dan kita minta juga keterlibatan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas jika terjadi kemacetan akibat antrean panjang di SPBU,” tutur Danil.
Di sisi lain, Kepala Bagian E-Banking BRI Kota Padang, Rudi Winarto mengatakan, Dipilihnya BRI sebagai pelaksana pembelian premium non tunai saat ini, kata Rudi, karena BRI merupakan Official Partner dari PT. Pertamina semenjak 2017 terkait kebijakan ini.
“Teknologi yang kami miliki sejatinya sudah sangat siap untuk melaksanakan program uang elektronik ini,” katanya.
Komentar