Bayang – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menekankan pentingnya peningkatan kesadaran keamanan informasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai garda terdepan dalam melindungi data dan informasi pemerintahan. Hal ini mengemuka dalam Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi di Era Pemerintahan Digital yang diselenggarakan pada Kamis (6/11/2025) di Gezela Hotel.
Kegiatan yang dihadiri oleh perangkat daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta kedisiplinan ASN dalam mengelola data dan informasi pemerintahan secara aman, terstruktur, dan bertanggung jawab.
Reva Fauza Yuliasman, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang mewakili Bupati, menyampaikan bahwa informasi telah menjadi aset strategis pemerintah yang harus dikelola secara profesional. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi di seluruh perangkat daerah,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penguatan kesadaran aparatur dalam menjaga data dan dokumen menjadi hal penting dalam mencegah risiko kebocoran maupun penyalahgunaan informasi. “Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari integritas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.
Reva juga menyoroti bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan dan efisiensi pelayanan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik melalui sistem informasi yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wendi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, menjelaskan bahwa keamanan informasi merupakan bagian integral dari agenda transformasi digital pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa faktor manusia masih menjadi titik rawan terbesar dalam ancaman kebocoran data. “Kita sering menganggap sistem digital berjalan otomatis dan aman, padahal kuncinya ada pada kedisiplinan pengguna,” jelasnya. Wendi menekankan pentingnya kesadaran ASN untuk mengelola informasi sesuai aturan, menjaga kerahasiaan data, serta menghormati etika dalam berkomunikasi di platform digital.
Diskominfo, menurut Wendi, akan terus melakukan edukasi, pembinaan, dan pendampingan kepada perangkat daerah untuk memperkuat budaya security awareness di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memandang bahwa keamanan informasi sangat bergantung pada perilaku dan kedisiplinan aparatur dalam mengelola informasi.
Kebiasaan sederhana seperti penggunaan kata sandi yang kuat, penyimpanan dokumen secara teratur, dan kehati-hatian dalam membagikan data internal dinilai sebagai langkah dasar yang mampu mencegah potensi ancaman keamanan. Pemerintah daerah terus mendorong perangkat daerah agar melakukan evaluasi berkala, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan.
Upaya penguatan keamanan informasi ini juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai bahwa sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dalam pelaksanaan transformasi digital.
Dengan semangat kolaboratif dan kesadaran bersama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keamanan informasi sebagai bagian dari pembangunan birokrasi modern yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
