Padang Prioritaskan Rehabilitasi Sungai, Targetkan Rampung 3 Bulan!

oleh -107 Dilihat
target-3-bulan,-rehabilitasi-infrastruktur-sungai-di-padang-jadi-prioritas
Target 3 Bulan, Rehabilitasi Infrastruktur Sungai di Padang Jadi Prioritas

Padang – Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang berkomitmen penuh membantu pemulihan Kota Padang pasca bencana hidrometeorologi akhir November lalu.

Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, menyatakan kesiapan lembaganya mendukung penuh upaya pemulihan.

Hal ini ditegaskan dalam pertemuan antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Naryo Widodo di kantor BWS, Selasa (30/12/2025).

Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan dampak bencana, terutama kerusakan infrastruktur sungai dan sumber air baku.

Wali Kota Fadly Amran menekankan urgensi penanganan pascabencana demi keselamatan masyarakat.

“Langkah cepat dan terkoordinasi sangat vital,” kata Fadly.

Ia mengharapkan dukungan BWS Sumatera V untuk mempercepat pemulihan, terutama di titik-titik kritis yang berpotensi memicu bencana susulan.

Naryo Widodo mengungkapkan, pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi fokus penanganan.

Lokasi tersebut antara lain Batang Kuranji, Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo.

Skema penanganan meliputi rehabilitasi dan pengamanan infrastruktur sungai, serta perbaikan intake air baku.

BWS Sumatera V akan memanfaatkan mekanisme tanggap darurat dan program rehab-rekon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Sesuai arahan pemerintah pusat, Naryo menargetkan penanganan darurat selesai dalam tiga bulan ke depan.

“Kegiatan yang sudah memiliki perencanaan teknis akan segera diusulkan untuk dieksekusi,” jelasnya.

Sementara untuk kegiatan lainnya, akan masuk dalam tahap perencanaan di tahun anggaran 2026.

Naryo Widodo juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan partisipasi aktif masyarakat.

Dukungan terkait ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai sangat krusial untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Penanganan bencana ini bersifat urgent,” pungkasnya.

Oleh karena itu, dukungan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan terhindar dari kendala.

Kolaborasi solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mempercepat proses pemulihan Kota Padang dan meminimalisasi risiko bencana serupa di masa mendatang.