Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi jajaran Kodim 0312 Padang di Istana Gubernuran, Senin (11/5/2026), untuk membahas rencana penelitian Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI mengenai penanganan bencana di Sumbar.
Pertemuan itu menyoroti pola penanganan bencana yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian saat Sumbar dilanda bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Mahyeldi hadir didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar Mursalim, sedangkan rombongan TNI dipimpin Dandim 0312 Padang Kolonel Inf Ferry Adianto bersama Kazidam I/Bukit Barisan Kolonel Czi Akhmad Safari dan Dansat Hantai Kodaeral Kolonel Laut (P) Cahay Pamungkas.
Kolonel Inf Ferry Adianto mengatakan, penelitian itu merupakan bagian dari program strategis Sesko TNI. Fokus kajiannya adalah pola penanganan bencana yang dijalankan saat daerah menghadapi situasi darurat beberapa waktu lalu.
“Penelitian ini berkaitan dengan penanganan bencana kemarin, ketika TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Kita ingin meneliti apakah pola yang digunakan sudah optimal atau masih memerlukan penyempurnaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penelitian tersebut juga akan mengulas sistem pertahanan semesta di Sumbar. Kajian itu mencakup kesiapan sumber daya hingga dukungan sarana dan prasarana daerah untuk menghadapi potensi bencana.
Menanggapi hal itu, Mahyeldi memaparkan bahwa Sumbar memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama di kawasan Bukit Barisan. Kondisi geografis itu membuat sejumlah wilayah lebih mudah terdampak saat curah hujan tinggi.
Menurut dia, banjir dan longsor yang terjadi sebelumnya dipicu kiriman air dari Gunung Marapi, Singgalang, dan Tandikat yang turut membawa material batuan ke permukiman warga serta lahan pertanian.
“Akumulasi curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang jenuh air menjadi pemicu utama terjadinya bencana di sejumlah wilayah Sumbar,” kata Mahyeldi.
Ia juga menegaskan Pemprov Sumbar bergerak cepat menetapkan status tanggap darurat ketika bencana terjadi. Langkah itu diambil untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
“Pertimbangan utamanya adalah keselamatan warga. Saat kejadian meluas di beberapa titik strategis, tidak boleh ada keterlambatan dalam komando,” ujar Mahyeldi.
