Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah menjajaki opsi pembiayaan kreatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur yang digelar di Aula Kantor Gubernur, Kamis (6/11/2025).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik inisiatif pemerintah pusat dalam mendorong daerah untuk mencari alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Ini bentuk perhatian dan dukungan nyata pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat yang saat ini tengah berproses menerbitkan Sukuk Daerah. Kami menargetkan bisa diterbitkan dan ditawarkan ke publik pada awal 2027,” ujarnya.
Mahyeldi menjelaskan bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas, dengan sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja rutin. Sementara itu, kebutuhan infrastruktur terus meningkat. “Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD habis untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional, sementara kebutuhan infrastruktur seperti jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan terus meningkat,” ungkapnya.
Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40 persen yang bisa dibiayai melalui APBN dan APBD.
Mahyeldi menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. “Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita perlu berani menerapkan pembiayaan kreatif, bukan untuk menggantikan APBD, tapi untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan bahwa pembiayaan kreatif merupakan program prioritas nasional untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. “Selama ini pembangunan infrastruktur masih sangat bergantung pada APBN dan APBD. Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema-skema di luar yang biasa, seperti KPBU, sekuritisasi aset, hingga sukuk daerah,” jelasnya.
Ferry menambahkan, komitmen kepala daerah menjadi kunci keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif. “Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Karena itu, kami dari pemerintah pusat siap memberikan pendampingan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik, Yuli Sri Wilanti, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPK), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Bank Dunia (World Bank), International Finance Corporation (IFC), dan United Nations Development Programme (UNDP).
Mahyeldi berharap, dengan adanya sosialisasi ini, daerah dapat termotivasi untuk terus berinovasi dalam membiayai pembangunan. Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran. “Kami sadar masih ada kelemahan di sana-sini, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri,” pungkasnya.
