Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan perubahan menjadi syarat utama agar organisasi dan pelayanan publik bisa terus maju. Ia menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan PKA angkatan I dan II tersebut diikuti 82 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, Fadly mengatakan organisasi akan sulit berkembang bila pola kerja berjalan tanpa penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Karena itu, setiap pemimpin dituntut berani mendorong pembaruan agar institusi yang dipimpin tidak tertinggal.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perubahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurut Fadly, langkah awal yang harus dilakukan pemimpin adalah memahami akar persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Fadly menilai pemimpin harus mau belajar, mendengar, dan menggali informasi sebelum memberi jawaban kepada masyarakat. Setiap persoalan yang masuk ke meja pimpinan, katanya, harus dipandang sebagai kebutuhan warga untuk memperoleh solusi, bukan sekadar laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegas Fadly Amran.
Selain kepemimpinan, Fadly menyoroti dua unsur penting dalam reformasi birokrasi, yakni digitalisasi dan perubahan pola pikir. Ia menilai teknologi bisa memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup peluang praktik tidak sehat dalam pengambilan keputusan.
Menurut dia, birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun bila didukung sistem yang transparan dan aparatur yang berintegritas. Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin kedepan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Fadly mengajak peserta PKA berani memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja tanpa menunggu instruksi pimpinan. Ia juga mendorong aparatur terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan yang tersedia, baik lewat BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
