Padang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) fokus pada penguatan kelembagaan melalui pengelolaan kehumasan yang efektif. Hal ini terungkap dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) yang diselenggarakan di Ruang Sidang Bawaslu Sumbar pada Selasa, 4 November 2025.
Rapat tersebut, yang mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Terkait Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Tahun 2025,” bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kehumasan Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota, serta merencanakan pengelolaan humas untuk tahun 2026.
Menurut Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, kegiatan ini krusial dalam meningkatkan koordinasi antar daerah. “Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujarnya, menekankan antusiasme tinggi dari para peserta.
Roza berharap, kegiatan ini dapat mempererat sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten dan kota. Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang solid akan mempermudah penyebaran informasi publik secara cepat dan akurat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, memberikan apresiasi atas dedikasi jajaran Bawaslu daerah dalam menyampaikan informasi terkait pengawasan pemilu kepada masyarakat. “Saya melihat tidak ada teman teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Khadafi menjelaskan bahwa berbagai kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang. Di Bukittinggi, edukasi kepemiluan bahkan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum beberapa perguruan tinggi.
Khadafi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam publikasi digital sebagai bukti kerja keras seluruh jajaran. “Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebutkan keberhasilan Bawaslu Kepulauan Mentawai dalam menarik perhatian publik melalui konten digital. “Video kegiatan pengawasan di Mentawai sudah ditonton hampir 25 ribu kali,” tambahnya.
Lebih lanjut, Khadafi mengumumkan bahwa Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran tentang larangan-larangan pemilu dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.
“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” kata Khadafi.
Ia mengakhiri dengan pesan kepada seluruh jajaran untuk terus menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkasnya.
