Padang – Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam bidang pendidikan, terutama dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan putus sekolah di berbagai jenjang. Tugas ini menjadi prioritas utama bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2024-2029.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada 26 Mei 2024, menunjukkan bahwa angka ATS pada jenjang sekolah dasar mencapai 0,69%, sekolah menengah pertama 6,93%, dan sekolah menengah atas 22,06%. Kondisi ini menyoroti permasalahan serius terkait anak usia 5-18 tahun yang belum mengenyam pendidikan.
Menurut seorang guru mata pelajaran di UPT SMPN 6 Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, Muhammad Iqbal, ATS menjadi permasalahan yang sangat penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah selain menekan angka anak yang putus sekolah.
Masih tingginya angka ATS dapat menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemiskinan berkelanjutan, pengangguran tinggi, kesenjangan sosial, dan terbatasnya pembangunan ekonomi.
Iqbal menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka ATS di Indonesia. Pertama, sistem pendidikan di Indonesia yang belum inklusif. Pendidikan inklusif mengedepankan terwujudnya lingkungan belajar yang sangat relevan, mengurangi tingkat diskriminatif terhadap anak yang memiliki kelainan.
Faktor geografis juga menjadi kendala, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Anak-anak terpaksa membantu orang tua untuk bertahan hidup, sehingga putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali.
Faktor ekonomi juga berperan penting. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beasiswa, masih ada biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua, seperti seragam, transportasi, dan buku.
Selain itu, ketidaktahuan akan manfaat pendidikan juga menjadi faktor penghambat. Masyarakat di daerah pelosok mungkin lebih terfokus pada kebutuhan ekonomi jangka pendek tanpa memikirkan manfaat jangka panjang dari pendidikan.
Iqbal menambahkan, “Permasalahan seperti ini menjadi noda tersendiri untuk pendidikan Indonesia.”
Pemerintah perlu memperhatikan kembali akses pendidikan, terutama di daerah perdesaan, serta memastikan pemerataan pendidikan mulai dari akses menuju sekolah, transportasi, hingga fasilitas sekolah.
Penerima beasiswa juga harus tepat sasaran agar tidak terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan bantuan justru putus sekolah.
Pendidikan inklusif dan ramah anak juga perlu ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas yang memadai bagi anak penyandang disabilitas serta pelatihan guru yang memadai.
“Menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang merata dan inklusif, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar,” ujar Iqbal.
Investasi besar perlu diarahkan pada peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat juga harus diperkuat agar kebijakan pendidikan responsif terhadap kondisi lokal.
Iqbal berharap, “Mari bersama-sama mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah, masa depan Indonesia berada di tangan mereka, pendidikan yang baik tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.”
