Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya menekan angka pemborosan pangan yang dinilai masih tinggi di kalangan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-DG).
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, Alfiadi, mengungkapkan keprihatinannya atas perilaku boros pangan yang masih sering terjadi. “Kita masih melihat ada yang boros pangan, tentu ini tidak baik,” ujarnya saat rapat persiapan penyusunan RAD-DG Kota Padang, Kamis (24/7/2025).
Ia menyoroti kebiasaan masyarakat saat perayaan seperti pesta pernikahan (Baralek) sebagai salah satu contoh pemborosan. Menurutnya, tamu undangan cenderung mengambil semua jenis hidangan yang disajikan, namun pada akhirnya banyak makanan yang tersisa. “Semuanya (masakan) ingin dimakan, namun akhirnya banyak bersisa,” jelasnya.
Dampak dari pemborosan pangan ini, lanjut Alfiadi, tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga secara ekonomi nasional. Ia menyebutkan bahwa kerugian akibat food waste mencapai angka yang fantastis. “Akibat food waste ini kerugian mencapai Rp551 triliun per tahun di seluruh Indonesia. Karena itu saya imbau warga Padang untuk stop boros pangan,” tegasnya.
Selain masalah pemborosan, Alfiadi juga menyoroti pola konsumsi masyarakat yang masih terpaku pada beras sebagai sumber pangan utama. “Mindset kita, kalau belum makan nasi, belum makan namanya. Meski sudah mengonsumsi makanan lain sebelumnya,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mulai beralih ke sumber pangan alternatif yang lebih beragam, seperti ubi, kentang, dan sagu. “Terpenting mengonsumsi pangan yang bergizi seimbang,” pungkasnya. Dinas Perikanan dan Pangan berharap penyusunan RAD-DG Kota Padang dapat menjadi langkah awal untuk mengubah perilaku masyarakat terkait konsumsi dan pemborosan pangan. Sejumlah OPD di lingkup Pemko Padang diundang untuk mematangkan matriks kerja.
