Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mendukung PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam melakukan sosialisasi penertiban lahan di sepanjang jalur kereta api.
Dukungan tersebut bertujuan memperlancar rencana reaktivasi jalur kereta api demi kepentingan masyarakat dan daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyatakan pemerintah daerah siap memfasilitasi komunikasi antara KAI dan warga terdampak.
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi, terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” tegas Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).
Vasko meyakini masyarakat akan menerima rencana tersebut jika proses sosialisasi dilakukan dengan koordinasi yang baik.
Langkah ini merupakan respon atas permintaan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, untuk menertibkan sekitar 6.800 bangunan liar di sekitar jalur kereta.
Bobby menyampaikan permohonan bantuan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat pencanangan reaktivasi di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (27/10).
Keberadaan ribuan bangunan tersebut menghalangi ruang bebas sejauh enam meter di sisi kanan dan kiri rel.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby saat acara tersebut.
Selain masalah pemukiman, tantangan reaktivasi jalur kereta di Sumatera Barat meliputi kondisi geografis perbukitan dan kerawanan bencana alam.
Proyek reaktivasi ini akan dimulai secara bertahap dengan fokus utama pada jalur Kayu Tanam hingga Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer pada tahun 2027.
Setelah itu, KAI akan melanjutkan pengerjaan jalur menuju Solok dan Sawahlunto.
Pengembangan tahap selanjutnya direncanakan menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang di Kabupaten Limapuluh Kota.
Pencanangan reaktivasi di Stasiun Kayu Tanam turut dihadiri oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Donny Oskaria.
Hadir pula Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita, bersama sejumlah pejabat pusat dan daerah lainnya.
