Padang – Forum Anak Sumatera Barat menyerahkan 15 poin aspirasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam gelaran Festival Anak Sumbar, Minggu (26/7/2026). Aspirasi ini mencakup isu krusial mulai dari pencegahan perundungan, stunting, hingga perlindungan anak di ruang digital.
Langkah ini diambil menyusul temuan survei program PANTAU SUMBAR yang mencatat kondisi darurat perlindungan anak. Data tersebut menunjukkan 21 persen dari 12 ribu anak di Sumbar pernah mengalami kekerasan, bahkan lebih dari seribu anak memiliki kecenderungan mengakhiri hidup.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, merespons serius aspirasi tersebut dengan menegaskan bahwa kebutuhan anak harus menjadi agenda pembangunan yang berkelanjutan. Ia menolak jika pemenuhan hak anak hanya sebatas seremoni tahunan.
“Kalau kita benar-benar sayang kepada bangsa, negara, dan daerah ini, maka tidak ada pilihan selain mencurahkan perhatian secara maksimal kepada anak-anak kita. Harapan yang mereka sampaikan hari ini harus menjadi agenda pembangunan kita bersama,” ujar Mahyeldi di halaman Istana Gubernuran.
Mahyeldi menambahkan, ancaman terhadap psikologis anak merupakan alarm keras bagi seluruh pihak. Ia mengajak keluarga, sekolah, hingga dunia usaha untuk bersinergi menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi penerus.
“Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI, Rini Handayani, turut mendukung keterlibatan anak dalam pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya menjamin anak tumbuh dalam kondisi sehat dan bahagia.
“Anak-anak bukan hanya calon pemimpin bangsa, tetapi pemimpin masa depan yang sedang tumbuh hari ini. Tanggung jawab kita adalah memastikan mereka tumbuh sehat, aman, bahagia, dan memperoleh seluruh haknya,” ungkap Rini.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumbar kini mempercepat realisasi program perlindungan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan transportasi sekolah aman, penambahan ruang publik ramah anak, serta percepatan cakupan Kartu Identitas Anak (KIA).
