Banda Aceh – Masyarakat Aceh kini bisa mengawal langsung penggunaan dana bantuan pascabencana sebesar Rp1,652 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) berkomitmen membuka akses data realisasi anggaran tersebut kepada publik setiap awal pekan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi agar dana Transfer ke Daerah (TKD) tersebut benar-benar tepat sasaran. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menyebut pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan manfaat bantuan dirasakan langsung oleh warga terdampak.
“TKD kita sudah minta kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk sesegera mungkin direalisasikan. Kami akan monitor angka serapannya dan nanti kami umumkan hari Senin agar terus ter-update,” ujar Safrizal di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Porsi terbesar dari total anggaran Rp1,652 triliun tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur senilai Rp972,92 miliar. Dana ini bertujuan memulihkan konektivitas serta sarana publik yang rusak akibat bencana.
Sisanya, anggaran dibagi ke berbagai sektor vital, yakni pendidikan sebesar Rp194,93 miliar, pertanian Rp60,43 miliar, serta kesehatan Rp39,31 miliar. Sementara itu, untuk urusan lainnya mendapat porsi Rp361,62 miliar.
Safrizal memastikan seluruh alokasi dana telah terintegrasi dalam APBD masing-masing daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diminta untuk segera mengeksekusi rencana kerja yang telah disusun sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
“Kegiatan apa yang akan dilaksanakan juga sudah semuanya tertulis, sudah masuk ke dalam APBD, dan tinggal dilaksanakan. Nanti hari Senin kami akan umumkan progres masing-masing berdasarkan rencana yang akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi,” tegas Safrizal.
