Jakarta – Percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menjadi prioritas utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sepanjang tahun 2026. Sebanyak 403 paket proyek infrastruktur sedang dikebut dengan dukungan dana Anggaran Belanja Tambahan senilai Rp21,16 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menekankan bahwa pembangunan ini dirancang agar tahan bencana dan memiliki keberlanjutan jangka panjang.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh,” ujar Apri dalam Rapat Koordinasi di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Hingga akhir Juli 2026, progres fisik proyek-proyek tersebut telah mencapai 26,4 persen. Sementara dari sisi penyerapan anggaran, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp2,40 triliun atau setara 11,35 persen dari total dana yang tersedia.
Alokasi dana tersebut terbagi ke dalam empat sektor krusial. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima porsi terbesar yakni Rp7,52 triliun, disusul Bina Marga Rp6,73 triliun, Cipta Karya Rp4,02 triliun, serta Prasarana Strategis sebesar Rp2,89 triliun.
Fokus pengerjaan di lapangan mencakup pemulihan akses logistik melalui rehabilitasi jalan dan jembatan, serta perbaikan jaringan irigasi dan pengendalian banjir. Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan hunian tetap dan perbaikan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, dan sarana kesehatan.
Upaya percepatan ini turut mendapat dukungan pemerintah daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun yang telah disalurkan dalam tiga tahap. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya sinergi instansi untuk menghilangkan hambatan teknis maupun administratif.
“Kami menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk memangkas hambatan administratif dan teknis di lapangan agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menikmati fasilitas publik yang lebih baik dengan tetap mengedepankan tata kelola yang transparan,” pungkas Tito.
