Limapuluh Kota Terapkan Proyek BFM Perkuat Ekonomi Perhutanan Sosial

oleh -16 Dilihat
bupati-safni-sikumbang-kick-off-proyek-blended-finance-model-untuk-kemandirian-perhutanan-sosial
Bupati Safni Sikumbang Kick Off Proyek Blended Finance Model untuk Kemandirian Perhutanan Sosial

Limapuluh Kota – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan kini mulai disokong melalui skema pendanaan inovatif Blended Finance Model (BFM). Kabupaten Limapuluh Kota terpilih sebagai daerah percontohan pertama di Sumatera Barat untuk menerapkan model bisnis yang menggabungkan dana publik dan swasta tersebut.

Program ini menyasar 43 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Produk bernilai ekonomi tinggi seperti kopi, madu, hingga gula aren menjadi fokus utama pengembangan agar lebih berdaya saing.

Peluncuran proyek ini dilakukan di Jorong Ulu Aie, Nagari Harau, Selasa (7/7/2026), bersamaan dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Agam Mandiri.

Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, mengajak pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan peluang ini dengan serius. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas produk agar ekonomi mandiri dapat tumbuh beriringan dengan kelestarian hutan.

“Buktikan masyarakat Limapuluh Kota mampu menjaga hutan tetap lestari sekaligus menggerakkan ekonomi daerah secara mandiri,” tegas Safni.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Catur Endah Prasetiani, menjelaskan bahwa BFM memberikan kepastian hukum bagi warga dalam mengelola lahan. Legalitas ini memungkinkan masyarakat menjalankan usaha produktif tanpa kekhawatiran dicap sebagai perambah liar.

“Masyarakat dapat memanfaatkan area hutan dengan cara menanam tanaman produktif, membudidayakan madu, hingga membuat kopi, selama tidak merusak ekosistem,” ujar Catur.

Dukungan serupa datang dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin. Ia menilai skema pendanaan terpadu ini merupakan solusi konkret untuk menekan laju deforestasi sekaligus meningkatkan produktivitas KUPS.

Direktur KKI Warsi, Adi Junaidi, menambahkan bahwa proyek ini menjadi langkah strategis menjembatani kesenjangan akses pembiayaan di tingkat tapak. Kabupaten Limapuluh Kota dinilai sangat potensial karena memiliki kawasan perhutanan sosial seluas 46.200 hektar yang menaungi 114 KUPS.