Bekasi – Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Bekasi Timur kembali menyoroti lemahnya keselamatan perkeretaapian nasional. Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menilai insiden itu menjadi tanda bahwa sistem operasional kereta api di Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.
Zigo menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB/Basarnas, Korlantas Polri, Ketua KNKT, Dirut PT KAI, dan Dirut PT KCI, Kamis (21/05/2026).
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan perkeretaapian nasional sudah berada pada level yang serius dan kompleks,” kata Zigo.
Ia menjelaskan, kecelakaan bermula dari kendaraan mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, gangguan awal itu berkembang menjadi kecelakaan besar karena integrasi sistem operasional serta komunikasi antarpengendali perjalanan kereta api dinilai masih lemah.
Menurut Zigo, peristiwa tersebut bukan semata dipicu faktor teknis perjalanan kereta. Insiden itu, kata dia, juga membuka adanya kelemahan berlapis dalam operasi perkeretaapian nasional.
Sejumlah aspek perlu menjadi perhatian, mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, kepadatan lintasan, ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, hingga mitigasi keadaan darurat dan pengamanan di lapangan.
Zigo juga mengutip data Kementerian Perhubungan yang mencatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir, dengan total 955 korban. Sekitar 80 persen di antaranya terjadi di perlintasan tidak terjaga.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia dalam merespons kejadian tersebut. Langkah itu meliputi pembatasan kecepatan perjalanan kereta, evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, penutupan perlintasan liar, serta peningkatan keselamatan pada 1.638 titik prioritas.
Pemerintah juga berencana memasang ATP/SKKO sebagai langkah mitigasi awal untuk meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian nasional.
Zigo menilai pekerjaan rumah di sektor ini masih besar. Ia meminta peningkatan keselamatan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, tetapi juga menyasar jalan provinsi serta kabupaten/kota yang memiliki jumlah perlintasan jauh lebih banyak dan sebagian besar belum dilengkapi sistem pengamanan memadai.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” tutupnya.
