Padang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan berhenti pada rutinitas administrasi. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (5/5/2026).
Arry menyebut, ukuran keberhasilan birokrasi kini tidak cukup dilihat dari proses kerja semata, melainkan dari manfaat yang muncul di tengah masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berorientasi hasil.
“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Arry, percepatan reformasi birokrasi juga membutuhkan langkah yang selaras antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam penataan kelembagaan, penguatan kinerja, dan peningkatan mutu layanan publik.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025 yang dirilis Kementerian PANRB menempatkan Pemprov Sumbar pada nilai 89,32 dengan predikat A-. Capaian serupa diraih tujuh kabupaten/kota, sementara sembilan daerah masih berada pada predikat BB, dan tiga daerah lainnya pada predikat B.
“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, tetapi belum merata. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat agar seluruh daerah di Sumbar dapat bersama-sama mencapai predikat A,” ujarnya.
Kegiatan bertema “Akselerasi Reformasi Birokrasi melalui Kolaborasi Penataan Kelembagaan, Kinerja dan Pelayanan Publik Berdampak” itu diikuti secara luring dan daring oleh asisten sekretariat daerah kabupaten/kota yang membidangi organisasi, kepala bagian organisasi, serta perwakilan perangkat daerah se-Sumbar.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti, mengatakan forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan dalam penerapan reformasi birokrasi.
“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar Reformasi Birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkaya perspektif kebijakan, panitia juga menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni perwakilan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri. Keduanya memberikan penguatan terkait evaluasi reformasi birokrasi, peningkatan kinerja, dan fasilitasi pemerintahan daerah.
Melalui diskusi dan berbagi praktik baik, peserta mendapat pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi mempercepat reformasi birokrasi agar berdampak langsung ke masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi kabupaten/kota. Kesepakatan itu menjadi landasan penerapan reformasi birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh wilayah Sumbar.
