Padang – Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi capaian rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat yang dinilai paling maju dibandingkan dua provinsi lain di Sumatera. Hingga kini, dari target 3.902 hektare lahan rusak ringan dan sedang, sekitar 98 persen sudah berkontrak dan 50,8 persen telah selesai direhabilitasi.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan progres Sumbar berada di atas Aceh dan Sumatera Utara. “Dari target rehabilitasi lahan pertanian seluas 3.902 hektar rusak ringan dan sedang akibat bencana di Sumatera Barat, hingga saat ini sekitar 98 persen sudah berkontrak dan 50,8 persen di antaranya telah selesai direhabilitasi. Capaian ini lebih baik dibandingkan dua provinsi terdampak bencana lainnya di Sumatera,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera secara virtual, Kamis (30/4/2026). Pertemuan tersebut diikuti jajaran Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski capaian Sumbar dinilai baik, Tomsi menyoroti masih adanya dua daerah yang belum menunjukkan progres, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pekerjaan agar seluruh proses rehabilitasi rampung paling lambat akhir Juli. Satgas menargetkan tenggat itu karena pada Agustus diperkirakan sudah mulai memasuki musim kemarau.
Perintah percepatan itu disambut positif oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Keduanya menyatakan sanggup menuntaskan rehabilitasi lebih cepat, yakni pada akhir Mei 2026.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian Ali Jamil menjelaskan total kerusakan sawah akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar 94.000 hektare. Dari jumlah itu, pemerintah menargetkan rehabilitasi 42.000 hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
Dari target tersebut, sekitar 39.000 hektare sudah berkontrak, sedangkan 3.000 hektare lainnya masih dalam proses. Dari lahan yang telah berkontrak, sekitar 12.000 hektare sudah selesai direhabilitasi, tetapi baru 1.700 hektare yang kembali diolah.
Dalam paparan capaian itu, Sumbar menjadi provinsi dengan realisasi tertinggi. Selain kontrak yang sudah mencapai 98 persen, penyelesaian fisik juga sudah menembus 50,8 persen. Capaian ini jauh melampaui Aceh yang baru 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, dan rata-rata nasional sekitar 6 persen.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam rapat tersebut diwakili Inspektur Daerah Provinsi Sumbar Andri Yulika. Ia menegaskan percepatan rehabilitasi lahan akan terus didorong melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Ia juga menyebut pengawasan dari inspektorat serta dukungan TNI dan Polri akan terus dioptimalkan agar seluruh proses berjalan tepat waktu dan akuntabel.
“Alhamdulillah, kita bersyukur apa yang kita kerjakan mendapat apresiasi dari Kemendagri dan Kementan. Memang masih ada dua daerah yang belum berprogres, dan ini akan kita kawal bersama. Hasil rapat ini segera kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Andri Yulika usai rapat.
