Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh bersama BPJS Kesehatan mempercepat upaya mewujudkan perlindungan kesehatan menyeluruh atau Total Health Coverage (THC) bagi masyarakat. Langkah itu ditempuh melalui rekonsiliasi data lintas instansi untuk memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan lebih tepat sasaran.
Rekonsiliasi data tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, mengatakan hingga 1 April 2026 cakupan kepesertaan Program JKN di Kota Payakumbuh telah mencapai 99,29 persen. Adapun tingkat keaktifan peserta berada di angka 86,18 persen, dengan 1.070 jiwa masih belum terdaftar berdasarkan jumlah penduduk semester I tahun 2025.
“Angka ini menjadi indikator kuat bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan semesta. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran penting rekonsiliasi data serta kolaborasi lintas sektor yang selama ini berjalan dengan baik,” kata Defiyanna, Kamis (30/04/226).
Ia menjelaskan, rekonsiliasi data peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU dan BP Pemda) menjadi langkah penting untuk memastikan data peserta benar-benar tepat sasaran.
Karena itu, BPJS Kesehatan secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memvalidasi data kependudukan, memantau perpindahan peserta PBPU dan BP Pemda, serta memastikan warga yang membutuhkan tetap terlindungi.
“Rekonsiliasi data ini penting untuk memastikan bahwa peserta yang didaftarkan benar-benar sesuai kriteria, tidak terjadi duplikasi, serta menjamin keberlanjutan status keaktifan peserta JKN. Dengan data yang akurat, anggaran yang dikeluarkan pemerintah juga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh juga melakukan pemutakhiran data peserta JKN secara berkala, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya status kepesertaan aktif, menyediakan layanan administrasi kepesertaan, dan memantau tingkat keaktifan peserta.
Defiyanna menegaskan percepatan menuju THC penting agar tidak ada warga yang tertinggal dari jaminan kesehatan. Menurut dia, hal itu juga membantu mengurangi risiko finansial akibat biaya kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Kami berharap kolaborasi ini semakin kuat, seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif, dan target THC dapat segera tercapai. Dengan demikian, Kota Payakumbuh bisa menjadi salah satu daerah dengan perlindungan kesehatan yang paripurna,” tutur Defiyanna.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Yanti, menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan data, kebijakan, dan strategi menuju THC di daerah itu. Fokus utama, kata dia, ada pada rekonsiliasi data PBPU dan BP Pemda demi meningkatkan cakupan kepesertaan.
“Walaupun target THC dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah tahun 2030, Pemerintah Kota Payakumbuh dengan progres kemajuan cakupan kepesertaannya menargetkan untuk THC di tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran dan penambahan kuota,” jelas Yanti.
Ia menilai koordinasi lintas sektor berjalan baik untuk mendukung kemajuan THC dalam penyelenggaraan Program JKN. Namun, peningkatan cakupan peserta juga harus dibarengi dengan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan.
“Hasil rekredensialing yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan terhadap fasilitas kesehatan akan menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan pelayanan. Mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana hingga tenaga kesehatan,” ucapnya.
Yanti juga menegaskan bahwa kepesertaan JKN tidak hanya dimaknai sebagai akses layanan saat sakit, tetapi juga sebagai sarana mendorong upaya promotif dan preventif melalui skrining riwayat kesehatan di Aplikasi Mobile JKN.
Ia turut mengapresiasi BPJS Kesehatan yang rutin turun ke lapangan melalui layanan BPJS Keliling untuk memberikan edukasi Program JKN kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Yonrefli, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperhatikan kondisi kesehatan warga, terutama masyarakat pada desil 1 hingga desil 5 yang diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Bagi masyarakat yang tidak sanggup untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, bisa melapor ke petugas di kelurahan atau nagari setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial, serta dapat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP). Tentu, data ini akan kami validasi terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yonrefli.
Ia menjelaskan saat ini pemerintah juga tengah melakukan ground check, yakni verifikasi, validasi, dan pengecekan langsung ke lapangan terhadap warga yang benar-benar layak didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Jika dari hasil ground check menunjukkan masyarakat tersebut layak sebagai penerima PBI JK, maka datanya akan kita usulkan ke pemerintah pusat. Bagi masyarakat yang PBI JK-nya masih aktif agar rutin cek status kepesertaannya dan jika sudah non aktif, maka dapat memilih opsi lainnya, yaitu mendaftar menjadi peserta mandiri,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Payakumbuh, Wal Asri, menyatakan pihaknya siap mendukung percepatan THC melalui pemutakhiran data kependudukan. Ia berharap seluruh masyarakat dapat terdaftar sebagai peserta JKN karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi.
“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah mendukung dan mengawal tercapainya UHC di Kota Payakumbuh. Kami akan berupaya untuk meningkatkan capaian ini menuju THC lewat pemutakhiran dan verifikasi data kependudukan masyarakat setiap bulannya, sehingga masyarakat yang layak menerima PBI menjadi tepat sasaran,” tutupnya.
