Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mendorong penguatan otonomi daerah agar benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, dan pengembangan ekonomi berbasis UMKM.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4/2026).
Muhidi menilai otonomi daerah tidak boleh hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
Lebih dari itu, kata dia, kebijakan tersebut harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang dirasakan masyarakat secara nyata.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” kata Muhidi.
Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah perlu lebih aktif mendorong tumbuhnya kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru.
Daerah juga didorong memperluas investasi guna memperkuat UMKM sebagai penopang ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Di sektor kesehatan, Muhidi menegaskan pelayanan harus menjadi prioritas utama.
Menurut dia, layanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya bisa terwujud jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat bergerak bersama.
Sementara di bidang pendidikan, ia menyoroti pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan percepatan digitalisasi pendidikan. Peningkatan mutu guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga, kata dia, harus terus dilakukan.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Muhidi juga menekankan perlunya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome.
Ia menyebut birokrasi tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan harus menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Selain itu, DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar sejalan dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri.
Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa otonomi daerah memegang peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Tema itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk semakin responsif, mandiri, dan mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Amanat tersebut juga menyoroti sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, hingga peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, penguatan layanan dasar, dan menjaga stabilitas wilayah turut menjadi perhatian.
Usai upacara, Mahyeldi menegaskan ukuran utama otonomi daerah adalah manfaat nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
