Jakarta – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memaparkan arah baru pengelolaan BUMN yang kini diposisikan sebagai mesin investasi nasional dan penopang ketahanan ekonomi Indonesia. Ia menyebut Presiden menempatkan BUMN sebagai kekuatan utama agar Indonesia tidak terus bergantung pada modal asing.
Dony mengatakan konsep tersebut sejalan dengan model state capitalism, yakni negara memanfaatkan perusahaan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sejumlah negara besar seperti Tiongkok telah lebih dulu menerapkan model itu.
“BUMN harus menjadi kontributor utama penggerak ekonomi kita. Kita harus mampu membangun investasi sendiri,” ujar Dony Oskaria dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dony menilai pola lama pengelolaan BUMN berjalan secara terpisah atau silo-silo. Meski sama-sama dimiliki negara, ia menyebut antarperusahaan tidak memiliki koneksi korporasi yang kuat.
“Dulu BUMN itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada korelasi korporasi yang kuat antarperusahaan,” kata Dony.
Ia mencontohkan Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri yang selama ini tidak saling terhubung secara bisnis. Akibatnya, saat satu BUMN menghadapi masalah, tidak ada dukungan struktural dari BUMN lain.
Menurut Dony, kondisi itu membuat banyak perusahaan negara kehilangan daya saing, bahkan berhenti beroperasi. Ia menyebut Jakarta Lloyd dan PT INTI sebagai contoh BUMN yang pernah berjaya, tetapi kemudian melemah.
“Banyak perusahaan besar yang dulu kita kenal, sekarang mengalami penurunan bahkan tutup,” ujarnya.
Dony juga menegaskan Danantara berbeda dengan sovereign wealth fund di negara lain. Jika di banyak negara dana investasi berasal dari surplus fiskal, Danantara dibangun dari dividen hasil pengelolaan BUMN.
“Keberlanjutan Danantara sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola BUMN,” katanya.
Ia menyebut target dividen BUMN mencapai Rp170 triliun per tahun. Dana itu akan menjadi dasar penguatan investasi nasional melalui skema pendanaan yang sehat.
“Yang diinvestasikan adalah dividen pengelolaan BUMN kita,” tegas Dony.
Dony menepis anggapan bahwa aset BUMN akan dijaminkan. Ia menegaskan dasar leverage investasi adalah dividen, bukan perusahaan negara seperti Pertamina, PLN, atau Bank Mandiri.
“Jadi bukan perusahaannya, tetapi dividennya yang menjadi repayment capacity,” ujarnya.
Ia memastikan skema itu dirancang agar aset strategis negara tetap aman dan tidak berpindah tangan.
Untuk menjaga keamanan sistem, Danantara dibagi ke dalam dua entitas, yakni pengelola aset dan pengelola investasi. Langkah ini ditempuh agar risiko investasi tidak bercampur dengan operasional BUMN.
“Kita tidak mau risiko investasi tercampur dengan risiko pengelolaan BUMN,” kata Dony.
Dony menambahkan, desain tersebut sudah disiapkan sejak awal agar Danantara memiliki tata kelola yang kuat dan tidak mengalami masalah seperti 1MDB.
Dengan model baru ini, pemerintah berharap Danantara dapat menjadi motor investasi besar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
