Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan target layanan bagi puluhan ribu warga tercapai optimal. Langkah ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/04/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, mewakili Wali Kota Payakumbuh, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu layanan serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal.
Yasrizal menyatakan bahwa penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya menjamin kesegaran dan kualitas makanan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah serta memperkuat ekosistem UMKM di Payakumbuh.
Selain aspek bahan baku, Pemko Payakumbuh mendorong percepatan pemenuhan persyaratan bagi Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Seluruh SPPG diwajibkan segera melengkapi dokumen legalitas, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), demi menjaga standar kesehatan bagi penerima manfaat seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menegaskan kesiapan instansinya dalam mendukung keberlanjutan program ini. Pihaknya berkomitmen penuh untuk berkolaborasi dalam memastikan distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas bagi seluruh SPPG.
Hingga saat ini, program MBG di Payakumbuh telah menjangkau sekitar 58.000 jiwa atau 93,5 persen dari target 62.000 jiwa. Capaian tersebut didukung oleh 23 SPPG yang telah beroperasi aktif dari total 32 SPPG yang terdaftar.
Pemerintah Kota Payakumbuh optimistis seluruh target penerima manfaat akan terpenuhi seiring dengan percepatan operasional SPPG yang saat ini masih dalam tahap persiapan. Seluruh hasil dan kesepakatan dalam rakor ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program ke depan.Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Pertemuan Ampangan, Kamis (10/04/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.
Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam arahannya, Yasrizal mendorong penggunaan bahan pangan lokal sebagai upaya menjaga kualitas makanan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah serta ekosistem UMKM di Payakumbuh.
Selain aspek kualitas, Pemko Payakumbuh juga menyoroti percepatan pemenuhan persyaratan bagi Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Seluruh SPPG didorong segera melengkapi dokumen operasional, terutama Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), guna menjamin mutu gizi bagi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menyatakan kesiapan instansinya dalam mendukung keberlanjutan program. Pihaknya berkomitmen memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan lokal yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan SPPG.
Hingga saat ini, sebanyak 23 dari 32 SPPG yang terdaftar telah beroperasi. Capaian ini telah menjangkau sekitar 58.000 jiwa atau 93,5 persen dari total target 62.000 penerima manfaat. Pemko Payakumbuh optimistis target tersebut akan terpenuhi sepenuhnya seiring dengan percepatan operasional SPPG yang masih dalam tahap persiapan.
Sebagai bentuk transparansi dan akunt
