DPRD Payakumbuh Dorong RKPD 2027 Responsif Kebutuhan Warga

oleh -131 Dilihat
ketua-dprd-kota-payakumbuh-:-rkpd-tahun-2027-harus-responsif-terhadap-kebutuhan-masyarakat
Ketua DPRD Kota Payakumbuh : RKPD Tahun 2027 Harus Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Payakumbuh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menekankan pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, mengatakan penyusunan RKPD 2027 harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota.

Wirman mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 dari tingkat kelurahan hingga kota.

Menurutnya, hal ini sebagai langkah penting merumuskan arah pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

DPRD, sebut Wirman, aktif mengawal proses perencanaan melalui Musrenbang, reses, dan rapat dengar pendapat.

Tujuannya, memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi sejak awal.

Sejumlah isu strategis yang dihimpun DPRD antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pembinaan keagamaan dan budaya.

DPRD juga menyoroti persoalan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan UMKM.

Persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Wirman menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD 2027.

DPRD mendorong agar Pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah.

Wirman menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.