Padang – Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat komitmen dalam pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk penanganan bencana. Hal ini ditegaskan melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda.
Penegasan ini disampaikan saat Rida Ananda menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).
Rida Ananda menyebut, rapat koordinasi ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD. Terutama dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana.
Keikutsertaan Pemko Payakumbuh dalam rakor yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini, menjadi langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Penguatan pengawasan dan evaluasi menjadi kunci agar setiap alokasi TKD menjawab kebutuhan daerah. Terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan penggunaan TKD.
Evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.
Pemko Payakumbuh berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan. Sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah penting dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan. Kolaborasi yang solid akan mendorong peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kualitas pengelolaan TKD diharapkan semakin meningkat. Sehingga mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang.
Rakor ini diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Diantaranya Inspektur daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing kabupaten/kota. Tujuannya untuk menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD di masing-masing wilayah.
