Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” kata Mahyeldi saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (4/3/2026).
Mahyeldi menyebutkan, masih ada kesenjangan akses layanan keuangan di sejumlah daerah. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 mencatat, inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan 40,78 persen.
Mahyeldi menilai, angka ini perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang memadai.
Gubernur menyoroti peran penting UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia berharap perbankan dan lembaga keuangan lebih aktif menawarkan program pembiayaan yang mudah dijangkau.
Praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga tinggi juga menjadi perhatian. Mahyeldi tidak ingin masyarakat terjebak dalam pinjaman yang memberatkan.
“Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tegasnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menambahkan bahwa literasi dan inklusi keuangan adalah bagian penting dari pembangunan daerah.
“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelas Roni.
TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Tantangan ke depan adalah memastikan setiap program berjalan inovatif, terukur, dan memberi dampak nyata.
Rapat pleno juga membahas roadmap TPAKD 2026–2030 yang fokus pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan.
