Padang – DPRD Kota Padang mengambil langkah tegas terkait layanan air bersih yang dinilai bermasalah. Komisi II DPRD secara resmi mengajukan permohonan audit operasional terhadap Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang tahun anggaran 2025.
Permohonan audit ini tertuang dalam surat bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang pada 23 Januari 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan audit operasional ini bukan sekadar formalitas.
“Kami ingin melihat secara terang benderang bagaimana PDAM dikelola, sejauh mana anggaran digunakan secara efisien, dan apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” ujar Rachmad, Senin (27/1/2026).
Menurutnya, audit ini menjadi instrumen pengawasan serius untuk menguji kinerja dan tanggung jawab manajemen PDAM.
DPRD, kata Rachmad, tidak bisa lagi menerima pengelolaan perusahaan daerah yang tidak terukur dan minim akuntabilitas.
Komisi II DPRD Padang meminta Ketua DPRD menugaskan Inspektorat Kota Padang melalui Wali Kota Padang untuk segera melaksanakan audit operasional.
Hasil audit diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan layanan air bersih.
“Kami ingin audit ini objektif dan independen. Kalau ada persoalan struktural, manajerial, atau kebijakan yang keliru, harus dibuka apa adanya,” tegas Rachmad.
DPRD, lanjutnya, memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan setiap badan usaha milik daerah menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan siap menaikkan tekanan politik melalui hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Hal ini akan dilakukan jika tidak segera ada evaluasi total terhadap manajemen PDAM.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menilai krisis air bersih sejak banjir bandang akhir November 2025 mencerminkan kegagalan serius pelayanan publik.
“Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, aktivitas terganggu. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi kegagalan pelayanan publik yang nyata,” kata Wahyu.
