Padang – Pemerintah daerah yang terdampak bencana di Sumatera Barat didorong untuk segera menghitung kebutuhan pascabencana secara akurat. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya penghitungan yang cermat agar sesuai dengan kemampuan APBD kabupaten dan kota.
Muhidi menyampaikan hal ini saat berkunjung ke SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momen penyerahan bantuan seragam batik secara simbolis.
Menurut Muhidi, Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) krusial sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” tegas Muhidi.
Ia juga mendorong Kepala SMA Negeri 9 Padang untuk segera melaporkan kerusakan akibat banjir bandang 27 November 2025. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penentuan anggaran.
Muhidi menjelaskan, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dimulai pada 8–9 Januari 2026. Tahap ini akan menentukan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Ketepatan data dan perencanaan yang matang menjadi kunci pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, pungkasnya.
