Mentawai – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja pada Minggu (15/2/2026) untuk memantau pelaksanaan program strategis pemerintah pusat.
Zigo menekankan, meskipun Mentawai telah keluar dari status daerah tertinggal, kesenjangan pembangunan masih menjadi tantangan utama.
“Masih banyak sektor yang harus dipercepat, terutama infrastruktur dasar, konektivitas antar-pulau, layanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya mitigasi bencana,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan di Mentawai mencapai 13,87 persen, tertinggi di Sumatera Barat.
Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,97 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di provinsi, yaitu 66,67.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah proyek strategis di Mentawai.
Proyek tersebut meliputi preservasi jalan dan jembatan Tua Pejat–Rokot–Sioban–Katiet (Rp29,3 miliar), pembangunan pengaman pantai di Sikabaluan (Rp11,2 miliar), pengembangan Dermaga Siberut (Rp55,5 miliar), dan pengembangan Dermaga Sioban (Rp20 miliar).
Di sektor pendidikan, rehabilitasi dan renovasi MTsN 2 Kepulauan Mentawai serta MAS Mardatillah juga menjadi prioritas.
Namun, rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum dapat dilanjutkan karena terkendala dokumen teknis.
Zigo mendorong pemerintah daerah segera melengkapi dokumen teknis agar program SPAM dan TPST dapat segera direalisasikan.
“SPAM dan TPST sangat dibutuhkan masyarakat. Perencanaan harus segera diselesaikan agar anggaran bisa kembali diperjuangkan pada pembahasan berikutnya,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan BPJN Sumbar, BWS V Padang, BPBPK Sumbar, BPTD Sumbar, Satker PPS, KUPP, serta mitra kerja Komisi V DPR RI.
