Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperketat pengawasan penggunaan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) tambahan untuk pemulihan pascabencana. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri setempat sebagai pendamping hukum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah preventif tersebut diambil untuk memastikan seluruh proyek pemulihan pasca-banjir bandang, longsor, dan erupsi Gunung Marapi berjalan akuntabel. Pendampingan hukum kini menjadi syarat mutlak agar setiap tahapan pengerjaan terhindar dari risiko pelanggaran aturan.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menekankan bahwa kepatuhan regulasi adalah harga mati dalam mengelola bantuan dari pemerintah pusat. Ia menginstruksikan jajarannya agar tidak ragu berkonsultasi dengan aparat penegak hukum.
“Manfaatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai koridor dan tepat sasaran,” tegas Eka saat memimpin rapat evaluasi di Indojolito, Rabu (22/7/2026).
Hingga saat ini, realisasi penyerapan anggaran untuk pemulihan bencana tercatat mencapai tujuh persen. Dana tersebut kini tengah berproses mulai dari tahap tender hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi terdampak.
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menilai strategi Pemkab Tanah Datar melibatkan Kejaksaan sebagai langkah tepat untuk menjamin transparansi. Ia memuji kesigapan daerah dalam mengelola dana pusat tersebut.
“Tanah Datar sangat tanggap dalam upaya pemulihan pascabencana. Kehadiran kami di sini untuk memastikan penggunaan dana tetap selaras dengan peruntukan dari pemerintah pusat,” ujar Kastorius.
Usai evaluasi, tim Kemendagri bersama Bupati Eka Putra langsung melakukan peninjauan lapangan. Mereka memantau progres pembangunan hunian tetap di Kecamatan Rambatan dan meninjau kondisi terkini di wilayah terdampak bencana di Kecamatan Batipuh Selatan.
