Padang Panjang – Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, memberikan penegasan terkait integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penegasan ini disampaikan saat membuka Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, yang berlangsung pada Selasa (8/7/2025) di Hall Lantai III Balai Kota.
Dalam sambutannya, Allex menekankan bahwa tidak ada proyek yang didapatkan melalui intervensi atau atas nama pimpinan daerah. “Tidak ada yang mengatasnamakan Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan proyek ini dan itu. Saya pastikan, hal seperti itu tidak ada. Kalau nanti ada yang mengklaim pakai nama saya, apalagi nama Pak Wali, itu sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Di hadapan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Allex mengingatkan akan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Ia menekankan bahwa seluruh dana yang bersumber dari APBD adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral.
“Satu rupiah pun dari uang negara wajib kita pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, tapi juga di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada manipulasi, jangan salah dalam mengambil keputusan, apalagi dalam menetapkan pemenang tender,” tegasnya.
Lebih lanjut, Allex menyoroti temuan proyek yang dimenangkan oleh penyedia jasa dengan penawaran tidak logis, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan fisik. Kondisi ini, menurutnya, seringkali berujung pada perubahan kontrak atau addendum yang berulang. “Kita punya tanggung jawab besar. Jangan sampai proses tender yang keliru dari awal, justru merugikan daerah. Addendum berulang kali karena kelalaian harus dihindari,” imbuhnya.
Allex juga menyampaikan harapannya agar para pelaku usaha konstruksi di Padang Panjang dapat memahami regulasi dengan baik, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan profesional. “Kita ingin seluruh target pembangunan fisik bisa selesai pada 2028. Untuk itu, dibutuhkan semangat baru, komitmen kuat, serta integritas dari semua pihak yang terlibat,” pungkasnya.
Sosialisasi ini dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (9/7/2025), dengan peserta dari berbagai organisasi.
