Pekanbaru – Ir. Ar. Sam Ani Huda, ST., M.Ars., IAI kembali mengemban amanah sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Riau untuk periode 2025-2028. Pemilihan kembali ini menandakan kepercayaan yang besar dari anggota terhadap kepemimpinan dan kinerja yang telah ditunjukkan selama masa jabatannya sebelumnya.
Koordinator Region 1 IAI Nasional, Teuku Ivan, yang mewakili Ketua Umum Pengurus Nasional (PN) IAI, menyampaikan bahwa terpilihnya kembali Huda merupakan kemenangan bagi seluruh anggota IAI Provinsi Riau. “Ini adalah kemenangan untuk IAI Provinsi Riau secara keseluruhan. Terpilihnya kembali Arsitek Sam Ani Huda tidak terlepas dari kepercayaan anggota atas kerja-kerja beliau selama ini,” ujarnya.
PN IAI menyambut baik keberhasilan pemilihan ketua yang berlangsung dengan semangat persatuan. Teuku Ivan menuturkan bahwa para calon ketua lainnya sepakat untuk mendukung siapapun yang terpilih demi kepentingan organisasi di masa depan.
Menghadapi tantangan dunia arsitektur yang semakin kompleks, peningkatan kompetensi arsitek bersertifikasi menjadi fokus utama. Persaingan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari arsitek asing yang berpraktik di Indonesia. “Kita tidak bisa menahan arsitek luar negeri karena pada saat yang sama, arsitek Indonesia juga dimungkinkan untuk berpraktik di negara mereka. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kompetensi harus benar-benar dilaksanakan secara serius,” tegasnya.
Selain kompetensi, PN IAI menyoroti peran strategis arsitek Indonesia dalam penanganan pascabencana. Arsitek memiliki peran penting dalam perencanaan hunian sementara, pembangunan barak transisi, hingga rekonstruksi permukiman dan rumah masyarakat secara berkelanjutan.
“Bagaimana mengelola tempat tinggal para pengungsi, membangun barak, hingga membangun kembali rumah-rumah masyarakat, itu adalah tugas-tugas arsitek ke depan,” kata Teuku Ivan. Mengingat posisi geografis Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan wilayah rawan bencana, IAI Riau memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana di kawasan Sumatera.
Ketua IAI Provinsi Riau terpilih, Sam Ani Huda, menyampaikan visinya untuk menjadikan IAI Riau sebagai organisasi profesi yang solid, modern, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan anggota serta masa depan arsitektur berkelanjutan di daerah. “Visi saya adalah mewujudkan IAI Riau yang solid, profesional, modern, dan berdampak. Setiap kerja organisasi harus memberi manfaat langsung bagi anggota, menjadi tempat arsitek Riau tumbuh, berkembang, berkolaborasi, serta berkontribusi pada arsitektur yang berkelanjutan dan beridentitas,” ungkap Huda.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Huda merumuskan sejumlah misi strategis, termasuk memperkuat profesi arsitek melalui penegakan etika, peningkatan kompetensi, dan membuka ruang pengembangan yang setara. Ia juga menekankan pentingnya membangun kebersamaan dan konektivitas antar arsitek lintas generasi dan daerah, serta menghadirkan IAI Riau sebagai organisasi yang transparan dan responsif.
Dalam program jangka pendek, Huda menargetkan pengoperasian Tempat Uji Kompetensi (TUK) SArSI IAI Riau yang dijadwalkan mulai berjalan bulan depan. “Kehadiran TUK ini diharapkan dapat mempermudah proses sertifikasi bagi arsitek di Riau,” ujarnya.
“TUK SArSI akan melayani pengajuan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) bagi arsitek yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), dengan akses langsung ke jenjang 8 dan 9. Sementara itu, arsitek yang belum memiliki STRA tetap dapat mengajukan sertifikasi pada jenjang 6 dan 7,” imbuhnya.
Huda berharap kepengurusan IAI Riau ke depan dapat semakin solid, kompak, dan memberi dampak luas bagi anggota dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kerja sama profesional dengan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara arsitek dan stakeholder, saya yakin arsitektur Riau akan berkembang lebih maju, berdaya saing, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata Huda.
Huda juga menyoroti pentingnya penerbitan lisensi arsitek oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai syarat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Kami juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Riau agar bisa segera menerbitkan lisensi arsitek yang menjadi syarat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lisensi ini dinilai krusial sebagai bentuk legalitas profesi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021,” tutupnya pada 15 Mei.
