Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, menyusul data tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa lebih dari satu juta lulusan sarjana di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 7,28 juta penganggur di Indonesia per Februari 2025, di mana 1,01 juta di antaranya adalah lulusan universitas. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76 persen dari angkatan kerja. Data BPS menunjukkan bahwa pengangguran didominasi oleh lulusan SD dan SMP sebanyak 2,42 juta orang, diikuti SMA sebanyak 2,04 juta orang, SMK sebanyak 1,63 juta orang, lulusan universitas sebanyak 1,01 juta orang, dan lulusan diploma sebanyak 177,39 ribu orang.
Menanggapi data tersebut, Puan menekankan perlunya tindakan cepat dan korektif dari pemerintah. “Kita sedang menghadapi tantangan besar di mana lebih dari sejutaan lulusan sarjana yang masih kesulitan mendapat kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/7). Ia menambahkan bahwa hal ini menandakan sistem pendidikan dan pasar kerja belum terkoneksi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Puan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan tinggi dan SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. “Kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis sebagai tempat pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan lanjutan (upskilling). “Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman,” katanya. Ia mencontohkan kebutuhan akan pelatihan di bidang teknologi digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.
Selain itu, Puan menilai perlunya kebijakan ekspansi sektor produktif dan investasi lapangan kerja yang fokus pada industri padat karya bernilai tambah, sektor hijau, dan ekonomi digital. “Regulasi dan insentif fiskal harus diarahkan untuk menciptakan lebih banyak ruang kerja formal, bukan sekadar menumbuhkan sektor informal,” sebutnya.
Puan juga mendorong pembangunan platform digital terpadu lintas kementerian untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis. Platform ini diharapkan dapat menyambungkan pencari kerja lulusan sarjana/SMK dengan pelatihan dan lowongan kerja yang relevan, serta menginformasikan proyeksi pekerjaan masa depan berbasis data. “Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai. Kita butuh orkestrasi, bukan solusi parsial,” lanjutnya.
Puan menekankan bahwa fenomena pengangguran sarjana adalah potret stagnasi perencanaan pembangunan manusia nasional. Jika tidak segera ditangani, bonus demografi yang dimiliki Indonesia bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. “Negara harus hadir bukan hanya dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya,” pungkasnya.
