Jakarta – DPR RI memastikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tetap berlanjut meskipun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan usulan HMP tersebut kepada pimpinan dewan untuk diproses lebih lanjut.
Dinamika politik di Senayan sempat berubah ketika Gibran mendatangi Gedung MPR RI pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Anggota DPR RI Rahmat Saleh mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima usulan HMP yang diajukan oleh para legislator.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap proses konstitusional ini tidak akan berhenti meski subjek utama dalam HMP sudah tidak menjabat.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir,” ujar Rahmat di Gedung Senayan, Jakarta.
Rahmat menjelaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal tahapan transisi hingga calon Wakil Presiden yang baru ditetapkan oleh MPR.
“Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan,” tambahnya.
Setelah itu, barulah pihak fraksi menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat dinyatakan final.
Kini, mekanisme peralihan jabatan wakil presiden beralih ke ranah MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden memiliki kewajiban mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR dalam tenggat waktu maksimal 14 hari.
Selanjutnya, MPR memiliki durasi waktu paling lama 60 hari untuk melakukan pemilihan calon wakil presiden melalui sidang paripurna.
Rahmat menekankan bahwa pengawalan ketat ini dilakukan demi menjamin seluruh tahapan transisi berjalan transparan.
“Kami mengawal ini sebagai upaya menjamin konstitusi berjalan tegak sesuai aturan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh tahapan transisi kepemimpinan nasional dapat berlangsung tanpa hambatan demi keadilan masyarakat.
