Padang – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang memperkuat aksesibilitas dan keterlibatan penyandang disabilitas serta kelompok rentan dalam setiap tahapan pemilu.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat bertajuk Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Kantor Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026).
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, menyatakan bahwa pendidikan kepemiluan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi, mereka juga perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu,” tegas Eris.
Bawaslu Kota Padang kini menjajaki kerja sama dengan sejumlah Sekolah Luar Biasa dan kelompok disabilitas untuk mempermudah penyampaian informasi.
Lembaga pengawas pemilu ini berencana menyediakan penerjemah bahasa isyarat guna meminimalisir hambatan komunikasi.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menyoroti pentingnya jaminan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Aksesibilitas di TPS masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemudahan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih,” ujar Firdaus.
Firdaus menambahkan bahwa penyediaan pendamping yang tepat sangat krusial agar pemilih disabilitas dapat menggunakan hak suaranya secara mandiri dan bermartabat.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Akhiro Murio, menekankan perlunya pendekatan khusus dengan memahami karakteristik setiap kelompok disabilitas agar pendampingan berlangsung efektif.
Anggota Bawaslu Kota Padang lainnya, Rahmad Ramli, menyoroti urgensi pemutakhiran data pemilih yang akurat dan berkelanjutan.
Menurut Rahmad, pengawasan data yang ketat wajib dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilih akibat kendala administratif.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif bagi seluruh warga di Kota Padang.
Bawaslu berkomitmen mengawal hak politik kelompok rentan sejak tahapan awal hingga hari pemungutan suara.
