Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat tata kelola pelayanan dasar melalui transformasi digital dengan meluncurkan dua platform baru, SAPA SPM dan RUNDIANG SPM. Inovasi ini diresmikan dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2026 bersama Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Selasa (7/7/2026).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumbar, Ezeddin Zain, menegaskan bahwa kehadiran teknologi ini bertujuan untuk memangkas hambatan koordinasi dan mempercepat akses data pelayanan bagi masyarakat.
“Inovasi SAPA SPM dan RUNDIANG SPM saling melengkapi. SAPA SPM menyediakan data dan informasi penerapan SPM secara real time, sedangkan RUNDIANG SPM menjadi ruang koordinasi digital yang mempercepat komunikasi, pembinaan, dan penyelesaian berbagai persoalan implementasi SPM di daerah,” jelas Ezeddin.
Secara teknis, SAPA SPM beroperasi sebagai dashboard berbasis website yang mengintegrasikan data pelayanan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Sistem ini bahkan terhubung langsung dengan aplikasi e-SPM milik Kemendagri untuk akselerasi pelaporan.
Di sisi lain, RUNDIANG SPM dirancang sebagai wadah koordinasi daring. Platform ini memfasilitasi evaluasi dan pembinaan antarwilayah secara efisien tanpa harus bergantung pada pertemuan tatap muka.
Ezeddin mengingatkan, meski Sumbar telah meraih predikat sebagai provinsi dengan kinerja SPM terbaik, capaian tersebut bukanlah titik akhir. Ia meminta aparatur pemerintah tidak sekadar mengejar pemenuhan dokumen administratif.
“Esensi penerapan SPM adalah memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara merata, berkualitas, dan berkeadilan,” tegasnya.
Selain memperkenalkan platform digital, forum monev tersebut juga menjadi ajang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini sekaligus menetapkan target capaian penerapan SPM untuk tahun 2027 mendatang.
