Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan komitmen kuat dalam menyeimbangkan keuangan daerah, dengan fokus pada pelunasan hutang dan peningkatan pelayanan publik. Di tengah warisan hutang sebesar Rp467 miliar dari pemerintahan sebelumnya, Pemko Pekanbaru berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Pelaksana Harian Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya untuk melunasi hutang warisan tersebut. “Pemerintahan Pak Agung dan Pak Markarius sejak awal memang diwarisi hutang sebesar Rp467 miliar. Alhamdulillah, hingga akhir tahun ini, insyaallah seluruh hutang, terutama yang bersifat kontraktual, dapat dilunasi,” ujarnya usai memimpin rapat di Kantor Bapenda Pekanbaru.
Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mendapat apresiasi atas keberhasilannya dalam meningkatkan penerimaan daerah. Realisasi PAD hingga menjelang akhir tahun telah melampaui Rp1,1 triliun dan masih berpotensi bertambah. “Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh teman-teman di Bapenda. Dengan tren penerimaan saat ini, kami optimistis PAD Pekanbaru bisa melampaui target,” kata Zulhelmi.
Selain fokus pada penguatan pendapatan, Pemerintah Kota Pekanbaru juga memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur. Perbaikan jalan berlubang di 33 ruas jalan, dengan total panjang sekitar 38 kilometer, telah dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan tidak ada lagi permasalahan tunda bayar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Seluruh kewajiban pembayaran, termasuk hutang tahun-tahun sebelumnya, dapat diselesaikan. “Seluruh kegiatan pembangunan tahun ini dapat dibayarkan. Tidak ada tunda bayar. Bahkan TPP ASN selama 14 bulan bisa dibayarkan penuh,” tegas Zulhelmi.
Kecukupan anggaran hingga akhir tahun juga dipastikan untuk membiayai berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program Universal Health Coverage (UHC). “Kami ingin memastikan sampai akhir tahun, pemerintah punya cukup uang untuk membayar hutang, membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan layanan masyarakat lainnya. Itu komitmen kami,” ungkapnya.
Dalam upaya optimalisasi PAD, Pemko Pekanbaru juga melakukan penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, Zulhelmi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menambah beban masyarakat. “Penyesuaian NJOP dilakukan agar lebih mendekati harga pasar. Tapi itu tidak otomatis menaikkan PBB. Akan ada stimulus dan diskon. Pesan Pak Wali Kota jelas, jangan menambah beban rakyat,” jelasnya.
Penyesuaian NJOP dilakukan secara selektif dan proporsional, dengan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR tetap gratis. Prinsip keadilan tetap kami jaga,” tutup Zulhelmi.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru optimistis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan kondisi fiskal yang lebih sehat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
