Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat memvalidasi data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Langkah ini diambil usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
Rakor yang membahas percepatan penanganan pascabencana ini diikuti Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Turut hadir sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data yang akurat dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini krusial agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Fokus utama rakor adalah mempercepat dan mengakurasikan pendataan kerusakan. Data ini akan menjadi dasar penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tegas Tito Karnavian.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah terdampak bencana untuk aktif berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis. Tujuannya, memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan komitmen penuh Pemko Padang untuk mempercepat validasi data kerusakan di wilayah terdampak banjir bandang.
“Kita mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat langkah mitigasi bencana menekan risiko kejadian serupa di masa mendatang,” ujar Fadly Amran.
Fadly Amran memaparkan, banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan.
Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan pada 5.523 rumah (546 rusak berat, 2.174 rusak sedang, 2.949 rusak ringan), 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, 56 unit irigasi pertanian, 11 unit intake SPAM Pamsimas, 8 lokasi intake SPAM Perumda AM, serta berbagai fasilitas publik lainnya. Total kerugian ditaksir mencapai Rp2,97 triliun.
